Wakil Wali Kota Medan Tinjau Kemacetan Simpang Dobi dan Titi Papan

 

Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap.

Medan| radarsumut: 

Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap meninjau kemacetan lalu lintas di kawasan persimpangan Dobi dan Titi Papan, Jalan Yos Sudarso, Rabu (4/11/2026). Peninjauan dilakukan menyusul keluhan masyarakat atas kepadatan kendaraan yang terjadi hampir setiap hari, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja maupun sekolah.

Zakiyuddin mengatakan, pelebaran jalan menjadi salah satu solusi yang dibahas bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk mengurai kemacetan di kedua persimpangan tersebut. Sekitar 60 persen proses ganti rugi lahan disebut telah diselesaikan, sementara sejumlah rumah dan ruko masih perlu dibebaskan untuk mendukung pelebaran jalan.

"Kita berharap dalam waktu dekat, kalau memang ini disetujui pemilik rumah atau ruko, supaya dilakukan ganti rugi sehingga jalannya bisa dilebarkan. Kita juga berharap masyarakat di sekitar sini bersedia memberikan beberapa meter lahannya untuk pelebaran jalan," katanya didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Khairul Azmi dan Camat Medan Deli Muhammad Aidiel Putra Pratama. 

Ia mengajak masyarakat mendukung proses pembebasan lahan agar penanganan kemacetan tidak terkendala. Menurutnya, kerja sama pemilik lahan diperlukan karena Jalan Yos Sudarso berstatus jalan nasional sehingga penanganannya harus dikoordinasikan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

Zakiyuddin menyebutkan kemungkinan pembangunan flyover akan dikaji sebagai alternatif penanganan kemacetan. Namun, rencana tersebut masih memerlukan pembahasan dan kajian lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Medan Khairul Azmi menjelaskan,  pembebasan lahan 

yang sebelumnya ditangani pemerintah pusat, tetapi masa berlaku penetapan lokasi (penlok) telah berakhir sehingga kelanjutannya diserahkan kepada Pemko Medan.

Pemko Medan akan menyusun kembali Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan penetapan lokasi untuk melanjutkan pembebasan lahan tersebut. Kebutuhan anggarannya diupayakan masuk penganggaran 2027.

"Kalau untuk tahun ini tidak dapat. Tahun depan mudah-mudahan selesai ini, bisa mereka menganggarkan di tahun depan juga jadi paralel sifatnya," ujar Khairul. (jun).