Bimtek Berujung Hutang, Kades Dikejar Rentenir

Sebarkan:

 


Padang lawas | radarsumut: 

  Gawat, Bimtek ( bimbingan teknik ) menjadi momok bagi  kepala desa di kab.padang lawas , pasalnya kegiatan bimtek yang diduga Motori apdes ( asosiasi pemerintah desa ) kab.padang lawas  di bulan September ini sudah di lakukan dua Minggu berturut turut Minggu pertama dan Minggu kedua September ini .

  Hal ini cukup membuat beban  para kepala desa , salah seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya  menyampaikan curahan hatinya kepada  wartawan terkait  program bimtek kepala desa se kab Padang lawas yang membuat ia saat ini sempat terjepit utang piutang  dengan rentenir saat ini .

 Kepada awak media akibat program  bimtek di bulan September ini  ia harus utang kepada rentenir karna anggaran desa mereka belum cair , saat akan di laksanakan bimtek di kota Medan  sehingga ia harus utang ke rentenir untuk menutupi biaya bimtek sekitar kurang lebih Rp 10 juta  s/d 15  juta / bimtek .

 "Kami kepala desa di kab.padang lawas ini cukup merasa tertekan dengan adanya kegiatan bimtek sering di laksanakan ,di saat anggaran desa kami belum cairi kami harus utang ke rentenir yang membungkam uang dengan bunga yang cukup besar," ujar salah seorang Kades. 

  Sementara itu saat di konfirmasi kepada ketua Apdes kab Padang lawas  Hamdani Daulay  melalui Chat what's app  Ketua apdes kab.padang lawas tidak merespon ,dan sepertinya no wa ketua apdes tidak lagi aktif .

 Menanggapi terkait curhatan salah  kepala desa di kab.padang lawas  tentang kegiatan bimtek kepala desa  se kab.padang lawas , sekjen DPN FORMAPERA ( forum masyarakat pemantau negara ) Bambang Syahputra  mengungkapkan kepada awak media , sepertinya adanya tekanan terhadap para kepala desa dari oknum tertentu  yang mewajibkan seluruh kepala desa ikut kegiatan bimtek ,  sehingga kepala desa terpaksa utang ke rentenir dan di bayar saat dana desa cair .

 Ini ada dugaan unsur mencari ke untungan yang di lakukan pihak pihak tertentu , hal ini cukup menjadi dasar dari pihak LSM formapera untuk melaporkan program bimtek desa se kab. Padang lawas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

 "Cukup miris ada curhatan seorang  kepala desa yang berhasil Kami konfirmasi dan kami rekam , ia harus utang ke rentenir untuk dugaan kewajiban mengikuti bimtek di kota Medan dua Minggu berturut turut,"sesalnya. (Riz) 


Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini