 |
| Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumatera Utara. |
Pakpak Bharat| radarsumut:
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, (05/05/2025).
Franc bersama Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Jalan Berutu menyampaikan beberapa usulan perioritas pembangunan Pakpak Bharat untuk dibahas dan dimasukkan dalam program perioritas Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2026 mendatang.
"Beberapa usulan perioritas baik peningkatan komoditas pertanian unggulan, infrastruktur dan konektifitas antar daerah, Sumber Daya Manusia dan lainnya kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan bisa tertampung seluruhnya apa yang menjadi usulan kita diprogram Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan datang. Dengan begitu akan bisa mempercepat upaya pembangunan Pakpak Bharat yang kita dambakan bersama. Kini nduma harus kita gapai, apapun caranya," ucap Franc di Medan.
Beberapa usulan perioritas Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam RKPD kali ini diantaranya pembangunan dan peningkatan mutu dan kwalitas jalan penghubung antar daerah guna membuka keterisolasian Kabupaten Pakpak Bharat, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional di tiga daerah (Karo, Dairi, Pakpak Bharat) guna mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Geopark Kaldera Toba, usulan peningkatan produktifitas pertanian, serta beberapa usulan perioritas lainnya.
Gubernur Sumatera Utara, Muhamad Bobby Afif Nasution menyampaikan dalam sambutannya, bahwa target sasaran utama yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan tahun 2025 - 2029, antara lain pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,03 % menjadi 7,6 %, PDRB perkapita dari sebesar Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21% menjadi 5,30 %, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 % menjadi 5,20 sampai dengan 4,74%.
Selanjutnya penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 3,82 - 2,82 %, peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 menjadi 0,287 sampai dengan 0,291 poin, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1 % menjadi 18,52 %. (Lin)
