 |
| Warga di Gedung Kejatisu |
Deli Serdang | radarsumut:
Warga Desa Bintang Meriah, Kec. Pancurbatu, Kab. Deliserdang mendatangi gedung Kejatisu di jalan AH. Nasution Medan. Warga menanyakan laporan mereka Terkait Kades.
" Laporan kami sudah lama. Namun, belum tuntas,"ucapnya, (29/9).
Adapun bukti-bukti Warga adalah
Desa Bintang Meriah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 688.631.000,– tanggal 20 Mei 2025 desa tersebut menerima dana desa tahap pertama thn 2025 yaitu sekitar Rp 336.542.300,- Kades belum melaporkan penggunaan dana desa tahun 2025 ke Kementrian;
Tahun 2024 dana desa diterima desa Bintang Meriah yaitu sekitar Rp. 696.830.000,- hal tersebut dikatakan oleh Bismar Ginting, SH.,MH selaku Advokat / Pengacara LBHK – Wartawan baru – baru ini dikantornya.
Ditambahkan Bismar, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mulai berlaku pada 25 April 2024. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa merupakan dasar hukum untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa. UU ini menitikberatkan pada transparansi anggaran sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.
Beberapa Ciri – ciri Desa yang rawan penyimpangan Dana Desa antara lain : a. Musyawarah Desa hanya formalitas dan hasil nya tidak disosialisasikan kepada Masyarakat ., b. Penyertaan Modal Bumdes besar tapi tidak berjalan dengan baik dan tidak berkontribusi pada Desa., c. Proyek desa sering tidak di pasang papan informasi dan hasil nya tidak beres., d. DPD yang pasif ., e. Realisasi program kerja terlambat padahal anggaran sudah cair ., f. Praktik monopoli dalam pengadaan ., g. Prangkat desa mudah disetir Kades ., h. Melaporkan kegiatan Swadaya Masyarakat seolah – olah bersumber dari dana desa., i. Prangkat desa yang kurang peduli bahkan kantor desa tutup pada hari kerja., j. Intrimidasi terhadap masyarakat yang krisis
Kepala Desa Bintang Meriah melaporkan penggunaan dana desa tahun 2024 ke Kementrian, katanya digunakan untuk :
BLT Juli,Agustus,September Rp 43.200.000
Keadaan Mendesak 48 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT April, Mei dan Juni Rp 43.200.000
Keadaan Mendesak 48 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT Januari, Februari dan Maret Rp 43.200.000
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 1 PAKET Obat-obatan Pengadaan Obat-obatan Rp 5.000.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 UNIT Makanan Tambahan PMT Lansia Rp 3.840.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 UNIT Makanan Tambahan PMT Balita Rp 9.240.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Insentif Kader Posyandu Lansia Rp 4.500.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 2 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Insentif Kader Posyandu, PPKBD dan Sub PPKBD Rp 17.280.000
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 20 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Pelatihan Mengelas Rp 30.000.000
Pembangunan/Rehabilitasi/
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 2 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Penyuluhan BKB dan Kader IMP Rp 6.225.000
Pembangunan/Rehabilitasi/
Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK Pembinaan PKK Rp 15.000.000
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** 10 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan Pelatihan Peternakan dan Perikanan Rp 15.000.000.
Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan diduga laporan Kepala Desa Bintang Meriah ke Kementrian direkayasa, berpotensi merugikan keuangan Negara, dipihak lain diduga masih ada sisa dana desa tahun 2024 yang belum digunakan dan dikemanakan dugaan sisa dana desa tersebut ? adapun modus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, lalu Berita Acara Penggunaan dana desa diduga direkayasa, hal ini terhadap kegiatan :
Pembangunan/Rehabilitasi/
Tahun 2023 dana desa diterima desa Bintang Meriah yaitu sekitar Rp. 691.269.000,- laporan Kades ke Kementrian terkait katanya dana desa tersebut digunakan untuk :
Pipanisasi Air Bersih Dusun I Rp 48.068.000
Pembangunan/Rehabilitasi/
Pembangunan/Rehabilitasi/
Pembangunan/Rehabilitasi/
Rehabilitasi/Peningkatan/
Pembangunan/Rehabilitasi/
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) 1 UNIT Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya CCTV Rp 17.000.000
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) 1 UNIT Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya Aplikasi RAB Rp 11.000.000
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) 1 UNIT Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya Infografis APBDes Rp 2.000.000
Pembangunan/Rehabilitas/
Pembangunan/Rehabilitasi/
Pembangunan/Rehabilitasi/
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 10 ORANG Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Penyuluhan BKB dan BKR Rp 7.440.000
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Desa Siaga Kesehatan Rp 14.000.000
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Desa Siaga Kesehatan Rp 2.610.000
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 10 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Pelatihan Stunting Rp 15.000.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 5 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya PMT, Insentif Kader Posyandu, PPKBD dan Sub PPKBD Rp 29.130.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 6 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya PMT, Insentif Kader Posyandu, PPKBD, Sub PPKBD, dll Rp 59.748.000
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 1 PAKET Obat-obatan Obat-obatan Rp 5.000.000
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 3 PAKET Obat-obatan Obat-obatan Rp 5.000.000
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 10 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Pelatihan Ketahanan Pangan Rp 6.000.000
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 20 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Pelatihan Tata Boga Rp 10.000.000
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 30 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Pelatihan Palawija Rp 24.000.000
Keadaan Mendesak 48 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT Oktober, November dan Desember Rp 43.200.000
Keadaan Mendesak 48 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT Juli, Agustus, September Rp 43.200.000
Keadaan Mendesak 48 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT April, Mei dan Juni Rp 43.200.000
Keadaan Mendesak 48 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT Januari, Februari dan Maret Rp 43.200.000
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 1 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa HUT Deli Serdang Rp 5.000.000
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 1 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa HUT RI Rp 12.000.000
Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK Pelatihan PKK Rp 6.050.000
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** 20 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Rp 15.000.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Biaya Koordinasi Pemerintah Desa Operasional Pem. Desa Rp 4.000.000
Terkait laporan Kades Bintang Meriah terhadap penggunaan dana desa tahun 2023 tersebut diatas, juga berpotensi ada Perbuatan Melawan Hukum nya, antara lain :
Pipanisasi Air Bersih Dusun I Rp 48.068.000
Pembangunan/Rehabilitasi/
Pembangunan/Rehabilitasi/
Pembangunan/Rehabilitasi/
Pembangunan/Rehabilitas/
Untuk itu saat ini LBHK – Wartawan menindaklanjuti dugaan korupsi pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Bintang Meriah saat ini lembaga Kami lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawanQgmail.cm.
Di pihak lain lembaga Kami juga akan melaporkan Kepala Desa Bintang Meriah ke Tipikor Polres Deli Serdang dan Polda Sumut berikut ke Kejari Deli Serdang lalu Kejati Sumut sebab dalam penggunaan dana desa tahun 2023 sd 2025 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi tersebut diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya pihak – pihak yang terlibat dimasukkan ke penjara, tegas Bismar. (Tim)
